Iklan

terkini

Pansus Ranperda Penataan Kampung Tua DPRD Batam Turun ke Lapangan, Serap Aspirasi Warga di Kampung Tengah Batu Besar dan Kampung Jabi

18 November, 2026, 21:20 WIB Last Updated 2026-11-18T14:20:10Z
Fhoto : Pansus Kampung Tua di Kota Batam


Batam | SidakToday.com | Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penataan Kampung Tua melakukan peninjauan lapangan sekaligus berdialog dengan masyarakat di dua lokasi kampung tua di Kota Batam, Rabu (18/11/2026). Peninjauan dilakukan di Kampung Tengah Batu Besar dan Kampung Jabi, Kecamatan Nongsa. 


Kegiatan tersebut dipimpin langsung Ketua Pansus Muhammad Yunus, S.Pi., didampingi Wakil Ketua Pansus Kamaruddin Muda, S.E., serta anggota Pansus lainnya, yakni Jimmy Simatupang, Jimy Siburian, S.H., H. Asnawati Atiq, S.E., M.M., dan Ir. Suryanto.


Kunjungan pertama dilakukan di Kampung Tengah Batu Besar, Kecamatan Nongsa. Di lokasi tersebut, rombongan Pansus berdialog langsung dengan tokoh masyarakat dan warga setempat untuk mendengarkan berbagai aspirasi, masukan, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait penataan kawasan kampung tua.


Selanjutnya, Pansus melanjutkan peninjauan ke Kampung Jabi. Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau sejumlah titik lokasi yang ditunjukkan dan disampaikan langsung oleh warga, khususnya berkaitan dengan kondisi kawasan, batas wilayah, serta persoalan status dan pemanfaatan lahan di lingkungan kampung tua.


Ketua Pansus Ranperda Penataan Kampung Tua, Muhammad Yunus, S.Pi., mengatakan bahwa peninjauan langsung ke lapangan merupakan bagian penting dari proses pembahasan Ranperda. Melalui kegiatan tersebut, Pansus ingin memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi kampung tua sekaligus menyerap aspirasi masyarakat sebagai bahan penyempurnaan substansi peraturan daerah.


“Peninjauan ini kita lakukan untuk mendapatkan masukan dan informasi secara langsung dari masyarakat. Tadi kita sudah berdialog dengan warga dan memperoleh berbagai masukan, di antaranya terkait titik batas kawasan kampung tua serta keberadaan lahan yang sudah dialokasi ke pihak swasta di dalam lokasi kampung tua. Hal-hal seperti ini tentu perlu kita dalami lebih lanjut dan koordinasikan dengan instansi terkait agar mendapatkan kejelasan,” ungkap Yunus. 


Beliau menambahkan, keberadaan aset pemerintah di dalam kawasan kampung tua juga menjadi salah satu hal yang perlu dipahami secara proporsional dalam penyusunan Ranperda tersebut. “Kalau di dalam kawasan kampung tua terdapat aset pemerintah daerah, seperti jalan, drainase, sekolah, kantor pemerintahan maupun fasilitas umum lainnya yang dibangun pemerintah, pada dasarnya itu merupakan aset pemerintah. Jadi, keberadaan aset tersebut perlu kita petakan dan perjelas agar tidak menimbulkan persoalan dalam proses penataan kampung tua ke depannya,” tambahnya.


Lebih lanjut, Yunus menegaskan bahwa Pansus akan terus mendalami berbagai persoalan secara komprehensif, terutama menyangkut luas kawasan kampung tua, kejelasan titik batas, status kepemilikan dan penguasaan tanah, serta berbagai persoalan pertanahan lainnya yang selama ini menjadi perhatian masyarakat. Menurutnya, penyusunan Ranperda Penataan Kampung Tua harus dilakukan dengan memperhatikan kondisi faktual di lapangan, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta aspirasi masyarakat yang telah lama bermukim di kawasan tersebut.


“Kita ingin Ranperda ini nantinya benar-benar disusun berdasarkan kondisi riil di lapangan, bukan hanya berdasarkan data administrasi. Karena itu, setiap persoalan harus kita inventarisasi dan kaji secara cermat, termasuk mendengarkan keterangan masyarakat serta meminta penjelasan dari instansi yang memiliki kewenangan,” tegasnya.


Yunus juga menyampaikan bahwa penataan kampung tua harus mampu memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi masyarakat, tanpa mengabaikan keberadaan aset pemerintah maupun kepentingan pembangunan daerah. “Harapan kita, melalui Ranperda ini akan ada kejelasan mengenai penataan kawasan kampung tua, sehingga hak dan kepentingan masyarakat dapat diperhatikan, persoalan batas wilayah bisa diperjelas, serta berbagai permasalahan pertanahan dapat dicarikan solusi sesuai ketentuan yang berlaku. Kita ingin regulasi yang dihasilkan nantinya dapat menjadi pedoman dalam penataan kampung tua secara tertib, terarah, dan berkelanjutan,” tutup Yunus. 


Peninjauan lapangan ini menjadi salah satu tahapan penting bagi Pansus DPRD Kota Batam dalam menghimpun data dan informasi secara langsung dari masyarakat. Berbagai aspirasi dan temuan di lapangan selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut bersama instansi terkait guna menyempurnakan Ranperda Penataan Kampung Tua di Kota Batam.(Vs)

Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Pansus Ranperda Penataan Kampung Tua DPRD Batam Turun ke Lapangan, Serap Aspirasi Warga di Kampung Tengah Batu Besar dan Kampung Jabi

Terkini

Iklan