 |
| Fhoto : Kepala Kantor Bea dan Cukai Batam Agung Widodo dan Rokok Non Cukai Beredar di Kota Batam |
Batam | SidakToday.com | Peredaran dan Penyelundup Rokok non cukai Lenox di Kota Batam Kepulauan Riau, ICTI Kepri angkat bicara atas lemahnya pengawasan dan penindakan dari Bea Cukai Batam serta Pihak-pihak terkait lainnya.
Adapun peredaran rokok non cukai merk Lenox terkesan Bea Cukai Batam tidak mampu dalam menjalankan program Gempur Rokok Ilegal yang saat ini menjadi sorotan publik.
Menurut salah satu sumber bahwa ada nama RK di balik peredaran rokok non cukai merk Lenox di Kota Batam ?
Aktivitas pengiriman rokok tanpa pita cukai merek Lenox melalui kawasan Jembatan 3 Barelang, Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), menjadi perhatian publik. Aktivitas bongkar muat yang disebut berlangsung di sekitar kawasan pelabuhan Bakamla, tepatnya di seberang Dermaga Tanjung Coelem, kini menjadi perbincangan hangat di Kota Batam.
Informasi yang beredar menyebutkan, kawasan tersebut diduga dimanfaatkan sebagai jalur pengiriman rokok yang tidak dilekati pita cukai. Pengangkutan barang disebut menggunakan kapal fiber berkecepatan tinggi yang dilengkapi empat hingga lima mesin tempel berkekuatan masing-masing 250 PK.
Ketika Awak media mengkonfirmasi Ketua Umum ICTI Kepri (Investigation Corruption Transparan Independen), Kuncus, meminta aparat penegak hukum dan instansi terkait segera melakukan pemeriksaan terhadap dugaan aktivitas bongkar muat tersebut.ujar Kuncus
Menurut Kuncus, informasi mengenai penggunaan jalur laut di sekitar Jembatan 3 Barelang perlu ditindaklanjuti secara serius. Pasalnya, apabila benar terdapat distribusi rokok tanpa memenuhi ketentuan cukai dan kepabeanan, praktik tersebut berpotensi menimbulkan kerugian terhadap penerimaan negara.saya harap jangan ada tutup mata.imbuhnya
“Kondisi ini menjadi perhatian dan kekhawatiran publik. Kami meminta aparat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh untuk memastikan apakah terdapat aktivitas penyelundupan maupun pelanggaran terhadap ketentuan kepabeanan dan cukai,” ujar Kuncus, Sabtu (14/11/2026).
Dugaan Jaringan Distribusi Perlu Diusut
Kuncus juga menyoroti dugaan adanya pola distribusi rokok Lenox yang disebut-sebut telah berlangsung secara terorganisasi. Bahkan, barang tersebut diduga tidak hanya beredar di wilayah Kota Batam, tetapi juga dikirim ke sejumlah daerah di luar Batam hingga wilayah lain di Kepulauan Riau.
Selain itu, muncul informasi dari sumber lain mengenai sejumlah inisial yang disebut-sebut memiliki kaitan dengan rantai pasokan dan koordinasi distribusi rokok Lenox di Batam.
Namun, informasi mengenai identitas maupun dugaan peran pihak-pihak tersebut masih membutuhkan verifikasi dan pembuktian dari aparat berwenang. Belum terdapat keterangan resmi yang dapat memastikan keterlibatan pihak yang disebutkan.
“Kami berharap Bea Cukai, kepolisian, dan instansi terkait tidak tinggal diam. Jika memang ditemukan pelanggaran, seluruh pihak yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum. Jangan sampai praktik seperti ini terus berlangsung dan merugikan keuangan negara,” tegasnya.
Ia juga meminta aparat tidak hanya memeriksa aktivitas pengangkutan di lapangan, tetapi menelusuri asal barang, pemilik, jalur distribusi, hingga pihak yang diduga menjadi penerima.
Status FTZ Batam Bukan Berarti Bebas dari Aturan
Sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau Free Trade Zone (FTZ), Batam memiliki ketentuan khusus dalam kegiatan pemasukan, penyimpanan, pengangkutan, dan pengeluaran barang.
Meski demikian, status FTZ bukan berarti seluruh barang dapat diperdagangkan atau dikeluarkan tanpa memenuhi persyaratan administrasi, kepabeanan, dan cukai yang berlaku.
Karena itu, Bea Cukai memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap pergerakan barang, termasuk memastikan pengeluaran barang dari kawasan FTZ menuju wilayah pabean lainnya sesuai prosedur dan dokumen yang dipersyaratkan.
ICTI Kepri menilai pengawasan jalur laut, termasuk kawasan pelabuhan yang diduga menjadi titik bongkar muat, perlu diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas perdagangan bebas.
Ancaman Pidana Menanti Jika Pelanggaran Terbukti
Ketentuan mengenai peredaran barang kena cukai tanpa pita cukai telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
Dalam Pasal 54, setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai sebagaimana diwajibkan dapat dikenakan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun serta denda paling sedikit dua kali hingga paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
Sementara itu, apabila ditemukan pelanggaran kepabeanan dalam kegiatan pengangkutan atau pengeluaran barang dari kawasan perdagangan bebas menuju wilayah pabean lainnya, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan juga dapat diterapkan sesuai unsur pelanggaran yang terbukti.
Dengan demikian, penanganan dugaan peredaran rokok tanpa cukai tidak cukup hanya sebatas pemeriksaan barang di lapangan. Penelusuran terhadap jaringan pemasok, pengangkut, pemilik barang, dan jalur distribusi juga menjadi bagian penting dalam proses penegakan hukum.
Aparat Diminta Telusuri Jalur Distribusi
ICTI Kepri mendesak Bea Cukai Batam, kepolisian, serta instansi terkait segera melakukan pengecekan terhadap lokasi yang disebut menjadi titik aktivitas bongkar muat.
Pemeriksaan tersebut diharapkan dapat menjawab keresahan masyarakat sekaligus memastikan apakah benar terdapat pelanggaran dalam distribusi rokok Lenox melalui jalur laut.
Kuncus menegaskan, apabila ditemukan bukti adanya praktik penyelundupan atau pelanggaran cukai dan kepabeanan, aparat harus menindak seluruh pihak yang terbukti terlibat tanpa pandang bulu.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya meminta konfirmasi kepada Bea Cukai Batam, aparat kepolisian, serta pihak-pihak terkait lainnya mengenai dugaan aktivitas tersebut.
Redaksi juga masih melakukan pendalaman terhadap informasi mengenai jalur pengiriman, aktivitas bongkar muat, serta dugaan keterlibatan pihak tertentu. Seluruh informasi tersebut tetap memerlukan verifikasi dan klarifikasi resmi sebelum dapat dinyatakan sebagai fakta hukum.
Hingga berita ini di terbitkan Awak media ini masih terus berusaha mengkonfirmasi Pihak-pihak terkait lainnya ,untuk dapat meminimalisir kerugian negara. (Ay/Team)
.jpg)
.jpg)
