 |
| Fhoto: Walikota Batam Amsakar Ahmad Bersama Kadis Kominfo Rudi Panjaitan |
Batam | SidakToday.com | pegawai diproyeksikan mencapai Rp1,85 Triliun. Setelah dikurangi total tunjangan guru sebesar Rp163,8 Miliar, maka belanja pegawai di luar Tunjangan Guru adalah Rp1,68 Triliun atau setara dengan 35,88 persen. Angka ini diakui masih berada di atas batas maksimal nasional 30 persen.
Guna menyiasati regulasi batas maksimal 30 persen tanpa mengorbankan kesejahteraan pegawai yang telah diangkat, Rudi Panjaitan mengungkapkan bahwa Pemko Batam telah merumuskan empat langkah strategis untuk disuarakan ke Pemerintah Pusat dan DPR RI.
Pertama memacu optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara agresif, kedua meminta kelonggaran/relaksasi implementasi kewajiban belanja pegawai maksimal 30 persen selama 4 hingga 5 tahun ke depan, dibarengi penyusunan peta jalan (road map) yang terukur, ketiga mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar mengembalikan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) Spesifik (Earmarked) khusus untuk menopang pembiayaan gaji PPPK di daerah.
Sedangkan keempat mengusulkan revisi komponen belanja pegawai, di mana Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) diharapkan keluar dari komponen Belanja Pegawai dan dialihkan ke Belanja Barang dan Jasa.
Berdasarkan hitungan simulasi finansial Pemko Batam, jika total belanja pegawai di luar tunjangan guru bertahan di angka Rp1,68 Triliun, maka nilai total APBD Kota Batam harus menyentuh angka Rp5,7 Triliun agar persentase belanja pegawai otomatis turun menjadi 29,59 persen untuk memenuhi batas aman di bawah 30 persen.
Melihat tren rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kota Batam yang berada di kisaran 6,8 persen atau naik sekitar Rp300 Miliar per tahun, Rudi optimis target tersebut dapat dicapai.
“Pemko Batam mengestimasikan target APBD Rp5,7 Triliun tersebut dapat dicapai dalam waktu tiga sampai empat tahun ke depan. Target ini sangat realistis untuk dipenuhi, dengan catatan tidak ada penambahan jumlah pegawai baru yang masif atau kenaikan regulasi gaji yang signifikan dari pusat selama masa transisi,” tutup Rudi.
Rapat krusial ini diikuti langsung dari Batam oleh Kepala BPKAD Kota Batam Malik, Kepala BKPSDM Kota Batam Hasnah, serta sejumlah Kepala Bagian di lingkungan Pemko Batam.(Vs)
.jpg)
